-

 

 

 PA Sapu Calo, PN Buka PTSP - Memontum.Com  Ketua Pengadilan Agama Lamongan Harijah Damis (kanan) didampingi Bupati Lamongan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nova Flory Bunda (kiri), Dandim 0812 Letkol Arh Sukma Yudha Wibawa (kedua dari kiri), Kapolres AKBP Feby DP Hutagalung (ketiga dari kiri)   KEMARIN, beberapa daerah mendeklarasikan zona integritas dan peningkataan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya dengan deklarasi itu korupsi dapat dicegah sejak dini. Di antara yang mendeklarasikan ialah Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Lamongan, Jawa Timur. Ketua PN Brebes, Edi Saputra Pelawi, menyampaikan deklarasi untuk memberi pengayoman yang prima kepada masyarakat dalam mencari keadilan, termasuk warga PN Brebes dan seluruh warga bisa bekerja sama dalam mewujudkannya. Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), ungkap Edi, diterapkan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah. Bupati Brebes, Hj Idza Priyanti, mengapresiasi upaya untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Ia berharap upaya yang baik ini dapat terus berjalan, tentunya dengan komitmen yang kuat dari seluruh jajarannya. Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Lamongan Harijah Damis mengungkapkan, meski baru dicanangkan, perubahan menuju ZI WBK WBBM sudah dilaksanakan sejak 2018. Contohnya, keberadaan calo, parkir yang semrawut, administrasi yang belum tertata, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai sudah dibenahi. "Saat ini sudah tidak ada calo perkara karena telah menggunakan inovasi berupa antrean elektronik terpadu, e-court atau pengadilan secara elektronik, dan e-register. Selain itu, saat ini parkir juga sudah tertata bahkan terdapat parkir bagi difabel, ruang laktasi, dan tempat bermain anak," ungkap Harijah Damis. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nova Flory Bunda menambahkan, dengan adanya PTSP, bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Dia berharap pencanangan ZI WBK WBBM bisa menjadi pemantik instansi lain untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Di sisi lain, data DPTb dari KPU Provinsi Babel, jumlah pemilih luar daerah yang memilih di Babel sebanyak 1.132 pemilih. "Awalnya DPT Babel 932.569 pemilih, dengan ada penambahan 128 menjadi 932.697 pemilih," kata Ketua KPU Provinsi Babel, Davitri. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, bersama Satpol PP, damkar, TNI, dan kepolisian kembali menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan, kemarin. (FL/MG/BB/RZ/JH/RF/SS/N-3)

Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/218318-bertekad-cegah-korupsi-dengan-deklarasi

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Al-TAKHARRUJ DAN PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA DAMAI DI PENGADILAN AGAMA

-
               A .   Al-Takharruj             Al-Takharruj pada perinsipnya merupakan    salah satu bentuk pembagian harta warisan secara damai berdasarkan musyawarah antara para ahli waris.   Al-Taharruj adalah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya, dan hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya. [1]              Al-Takharruj merupakan perjanjian yang diadakan antara para ahli waris untuk mengundurkan diri atau membatalkan diri dari hak warisnya dengan suatu pernyataan resmi (kuat) dan dilakukan dengan ikhlas, sukarela dan tanpa paksaan. [2]               Jadi, takharuj adalah suatu perjanjian damai antar para ahli waris atas keluarnya   atau mundurnya salah seorang ahli waris atau sebagaian ahli waris untuk tidak menerima hak bagiannya dari harta warisan peninggalan pewaris dengan syarat mendapat imbalan tertentu berupa sejumlah uang atau barang dari ahli waris lain.
Baca selengkapnya

Analisis Putusan Kasus Hadhanah

-
Bio Data Penulis Hj. Harijah Damis, lahir di Suli Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tanggal 7 Oktober 1962. NIP: 19621231198903201, Pangkat,Gol/Ruang: Pembina Utama Muda/ IV/c. Pendidikan: S-1 Fakultas Syariah IAIN AlAUDDIN Makassar jurusan Tafsir Hadis tahun 1987, S-2 Fakultas Hukum UMI Makasar juruan Hukum Perdata tahun 2000 dan S-3 Fakultas Syariah UIN ALAUDDIN Makassar jurusan Hukum Islam tahun 2012. Pengalaman Kerja: Diangkat sebagai calon hakim pada PA. Enrekang pada Maret 1989, dilantik sebagai hakim pada PA. yang sama pada bulan Maret 1992, diamanahkan sebagai wakil ketua pada PA. Palopo kls II pada Maret 2004, bulan Juni 2008 dilantik sebagai ketua PA. Sidrap Kls II, diamanahkan sebagai ketua PA. Sengkang pada awal tahun 2012 dan dipromosi mejadi wakil Ketua PA. Makassa Kelas I A Sepetember 2013
Baca selengkapnya
-
Gambar
GORESAN PENA YANG KUTUANGKAN DALAM BUKU INI BERANGKAT  DARI KEGALAUAN HATI SAYA SEBAGAI SEORANG PRAKTISI MELIHAT KENYATAAN YANG  ADA " PERCERAIAN SEMANGKIT MENINGKAT", LALU DAMPAKNYA KEGENERASI  (ANAK-ANAK DARI PASANGAN YANG BERCERAI).  AKU BERUPAYA BERBAGI PENGALAMAN SEBAGAI SEORANG ISTRI, IBU DARI SEORANG ANAK DAN WANITA KARIR.   BAGAIMANA MENATA RUMAH TANGGA SUPAYA TETAP BAHAGIA, MENJADIKAN SUAMI DAN ANAK-ANAK BETA TINGGAL DI RUMAH SETELAH AKTIPITAS BELAJAR BAGI ANAK SELESAI DAN AKTIVITAS MENCARI NAFKAH BAGI SUAMI TELAH TUNTAS DALAM KESEHARIANNYA.  💓
Baca selengkapnya